Uu 31 tahun 1999 pdf

Dekonsentrasi adalah dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah. Kajian yuridis normatif uu nomor 31 tahun 1999 juncto uu nomor 20 tahun 2001 versi uu nomor 30 tahun 2002, jakarta, sinar grafika. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1999. Desentralisasi adalah desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Undangundang republik indonesia nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.

Indonesia saat ini undangundang nomor 31 tahun 1999 jo. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3851. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lembaran negara tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839. Uu no 30 th 1999 ttg arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa compiled by. Uu 31 thn 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi. Djaja, ermansjah, 2008, memberantas korupsi bersama kpk. Undang undang republik indonesia nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung lembaran negara tahun 1985 nomor 73, tambahan lembaran negara nomor 3316. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2 dan ayat 4 undangundang dasar 1945. Anggaran pendapatan dan belanja negara yang selanjutnya disingkat apbn adalah rencana keuangan tahunan. Pasal 31 badan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan unsur masyarakat melakukan pembinaan terhadap penyelenggara kegiatan statistik dan.

Undangundang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup lembaran negara tahun 1997 nomor 68, tambahan lembaran negara nomor 3699. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undangundang nomor tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Dprd i,dan dprd ii ditetapkan berdasarkan ketentuan undangundang nomor 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan. Sudarto, 1981, hukum dan hukum pidana, bandung, alumni. Ditetapkan 16 agustus 1999 berlaku 16 agustus 1999 status hanya. Undangundang uu nomor 28 tahun 1999 tanggal 19 mei 1999.

Uu 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana. Uu nomor 28 tahun 1999 tanggal 19 mei 1999, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Uu no 31 th 1999 ttg pemberantasan tindak pidana korupsi compiled by. Hartanti, efi, 2007, tindak pidana korupsi, jakarta, sinar grafika. Republik indonesia, undangundang republik indonesia nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia jaminan. Pasal 31, pasal 32, pasal 33 aya t1 dan ayat 3, dan pasal 34 undangundang dasar 1945.

Pengertian korupsi menurut uu tipikor islam cendekia. Law of the republic of indonesia number 36 of 1999 on telecommunications download download translation. Undangundangperaturan pemerintah pengganti undangundang. Pasalpasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Undangundang republik indonesia nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3851. Keputusan presiden republik indonesia 49 nomor 75 tahun 1999 tentang komisi pengawas persaingan usaha bab i pembentukan, tujuan, tugas, dan fungsi 49 bab ii organisasi 52 bab iii pengangkatan dan pemberhentian 53. Undangundang republik indonesia nomor 31 republik indonesia tentang pemberantasan tindak pidana korupsi presiden republik indonesia, menimbang.

Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara republik indonesia tahun 1981 nomor 76, tambahan. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan. Jun 30, 2016 menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam buah pasal dalam uu no. Undang undang republik indonesia nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi menimbang. Lembaran negara tahun 1997 nomor 68, tambahan lembaran negara nomor 3699. Undangundang nomor 46 tahun 1999 tentang pembentukan provinsi maluku utara, kabupaten buru, dan kabupaten maluku tenggara barat lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 174, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3895. Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Uu 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi diundangkan di jakarta pada tanggal 27 desember 2002 oleh bambang kesowo, mensesneg pada waktu itu dan ditempatkan dalam lembaran negara republik indonesia tahun 2002. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan undangundang nomor 31 tahun 1999 jo undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan presiden republik indonesia, menimbang. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi presiden republik indonesia, menimbang. Sep 18, 2019 pada tanggal 27 desember 2002, presiden megawati soekarnoputri mengesahkan undangundang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Undangundang republik indonesia 5 nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bab i ketentuan umum 6 bab ii asas dan tujuan 8 bab iii perjanjian yang dilarang 9 bab iv kegiatan yang dilarang bab v posisi dominan 15 bab vi komisi pengawas. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 delapan belas tahun dan belum menikah, terrnasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang. Dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat republik indonesia memutuskan.

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan b ertanggung jawab. Hal ini disebabkan pasal 44 undangundang tersebut menyatakan bahwa undangundang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak undangundang nomor 31 tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum. Pemberantasantindak pidana korupsi disebutkan bahwa korupsi sebagai jenis tindak pidana. Kami memasang iklan pada konten yang anda ingin jelajahi. Undangundang nomor 31 tahun 1999 pusat data hukumonline. Pasal 31 dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di. Undangundang republik indonesia nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi menimbang. Sejak undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 140, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3874 diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan undangundang tersebut. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara republik indonesia tahun 1999. Undangundang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 33, tambahan lembaran negara nomor 3817.

Pasal 34 ayat 3 undangundang dasar negara repubiik indonesia tahun 1945. Undangundang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Berdasarkan undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang. Perunbahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indo nesia, menimbang. Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bertentangan dengan uud nri tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa detail peraturan.

Pertama, kelompok tindak pidana yang terdiri atas perbuatanperbuatan baik aktif maupun pasif, yang merupakan korupsi dalam arti sesungguhnya, yang diwadahi dalam bab ii yang berjudul tindak pidana korupsi. Masyarakat sipil minta presiden tolak revisi uu mk. Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undangundang nomor tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang uu ini mulai berlaku pada tanggal 27 desember 2002. Dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat republik indonesia, memutuskan. Republik indonesia nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pasal demi pasal 31 3. Peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 pusat data.

Law of the republic of indonesia number 36 of 1999 on. Undangundang nomor 30 tahun 1999 arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ditetapkan 12 agustus 1999 berlaku 12 agustus 1999 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan dokumen konsolidasi bahasa. Undangundang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 42, tambahan. Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden repubuk indonesia menimbang. Undangundang nomor 8 tahun 1974 tentang pokokpokok kepegawaian lembaran negara republik indonesia tahun 1974 nomor 55, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3041 sebagaimana diubah dengan undangundang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan. Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini. Indonesia, pancasila dan undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945, undangundang tentang jabatan notaris serta peraturan perundangundangan lainnya. Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang. Tahun dan paling lama 6 enam tahun dan atau denda paling sedikit rp 50. Jalan gatot subroto 31 jakarta pusat 10210 telp 021 25549000 ext. Undangundang nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian lembaran negara.

Pasal ini merupakan tambahan yang dirumuskan dalam undang undang nomor 20 tahun 2001. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 2008. Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. Dalam undangundang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer pasal 9 pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang. Undangundang republik indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Tindak pidana korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan. Peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan ditetapkan 19 mei 1999 berlaku 19 mei 1999 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan bahasa. Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara republik indonesia tahun 1981.